Literasivirtual.com, Palangka Raya – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan segel Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin (19/10/2026).
Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah daerah di tengah gelombang demonstrasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penyegelan dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Kantor Disegel Masyarakat” di depan lobi utama Kantor Gubernur Kalteng. Spanduk tersebut dipasang langsung oleh mahasiswa yang mengikuti aksi.
Koordinator lapangan sekaligus Gubernur BEM FISIP Universitas Palangka Raya (UPR), Yosafat Menteng, mengatakan penyegelan itu merupakan bentuk ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, kekecewaan massa memuncak setelah Gubernur Kalteng Agustiar Sabran sempat menemui demonstran, kemudian kembali masuk ke dalam gedung dengan alasan melaksanakan ibadah salat Asar. Namun, hingga waktu yang dinantikan, gubernur tidak kembali menemui massa.
Situasi tersebut memicu kekecewaan demonstran hingga massa merangsek masuk ke halaman kantor gubernur.
“Ini merupakan sebuah simbolik bahwa kami sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah,” tegas Yosafat di lokasi aksi.
Ia menyebut ketegangan dan gesekan antara massa dengan aparat kepolisian di lapangan tidak terlepas dari kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak konsisten dalam menemui demonstran.
“Karena pemerintah daerah sudah beberapa kali menipu kami. Dari tadi dia (Gubernur Agustiar) awalnya keluar, habis itu masuk, sampai sekarang kami gesek-gesekan. Kalau pun ini diturunkan silakan diturunkan, yang pasti ini adalah simbolik bahwa kami sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Yosafat menegaskan, penyegelan tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan mereka. Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan berencana menggelar konsolidasi untuk mempersiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan melakukan aksi demonstrasi dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Aliansi Masyarakat Kalteng jilid IV dengan eskalasi massa yang lebih besar lagi,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan massa aksi lainnya, Naomi Simamora, juga menyampaikan keberatan apabila spanduk penyegelan tersebut dilepas secara sepihak oleh aparat maupun pihak Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Apabila diturunkan, kami menganggap bahwasanya Pemerintah Provinsi Kalteng hanya menganggap masyarakat sebagai ancaman, bukan nyawa yang berhak dilindungi,” tegasnya.
Aksi tersebut menjadi bentuk protes mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah daerah di tengah persoalan penanganan karhutla di Kalteng. Massa juga menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi dengan skala yang lebih besar dalam waktu dekat. (Red)
