Literasivirtual.com, Palangka Raya – Kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan BBM, tetapi juga berdampak pada meningkatnya harga di tingkat pengecer.
Sejumlah laporan pada September 2026 menunjukkan antrean panjang terjadi di beberapa SPBU di Kalteng. Masyarakat yang tidak ingin atau tidak mampu menunggu lama di SPBU terpaksa membeli BBM melalui pengecer dengan harga lebih tinggi.
Di Kabupaten Barito Selatan, misalnya, harga Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan mencapai Rp17 ribu per liter, sementara harga resmi Pertalite di Kalteng tercatat Rp10 ribu per liter.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik dan manajemen publik sekaligus dosen di Universitas Palangka Raya, Suprayitno, S.AN.,M.A.P.
Menurutnya, kelangkaan BBM di Kalteng menjadi keprihatinan bersama karena daerah ini dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masih menghadapi persoalan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Katanya Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, kaya akan sumber daya, namun mirisnya di satu sisi masih terjadi kelangkaan BBM,” ucapnya, Jumat (18 September 2026).
Ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi alur suplai dan distribusi. Apabila kelangkaan terjadi dan setelah dilakukan razia atau tindakan pengawasan kemudian kondisi kembali lancar, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme distribusi BBM dari SPBU kepada masyarakat.
Selain distribusi, pertambahan jumlah penduduk juga dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan BBM di Kalteng. Pemerintah bersama pihak terkait perlu memetakan kembali kebutuhan dan kuota BBM agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah.
Pengamat tersebut menjelaskan, kelangkaan di tingkat SPBU secara langsung dapat memengaruhi harga BBM eceran. Ketika masyarakat membutuhkan BBM sementara pasokan sulit diperoleh, konsumen akan mencari alternatif melalui pengecer.
“Hal tersebut memang hukum ekonomi. Semakin sulit didapat suatu barang dan tingginya permintaan akan berdampak pada meningkatnya harga,” jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berkaitan dengan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Terkait harga BBM eceran yang jauh di atas harga resmi, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan harga eceran tertinggi (HET) dapat menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Namun, penetapan harga juga perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah.
“HET juga perlu memperhatikan demografi wilayah. Tentu HET dalam kota berbeda dengan HET di pelosok, sehingga itu menjadi bagian pemerintah dalam menentukan HET,” ujarnya.
Untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tetap tersedia, ia mendorong pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika kelangkaan sudah terjadi.
Ia juga mendorong penguatan kerja sama dan koordinasi antara Pertamina dan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan sejak proses distribusi hingga penyaluran BBM di tingkat SPBU.
“Saya rasa masih perlu diperbaiki koordinasi dan kerja samanya, mengingat hal ini sering terjadi. Ketika viral baru ada tindakan, ketika sudah sepi pemberitaan kembali langka. Artinya ada hal yang harus diperbaiki,” katanya.
Kelangkaan BBM juga dinilai berpotensi memberikan efek lanjutan terhadap harga kebutuhan pokok. Sebab, BBM menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan transportasi dan distribusi barang.
“Tentu berpotensi memicu kenaikan, karena BBM merupakan salah satu hal vital dalam mendukung transportasi dan distribusi, baik udara, laut maupun darat. Mayoritas menggunakan bahan BBM untuk alat transportasinya,” jelasnya.
Dengan demikian, gangguan terhadap ketersediaan BBM berpotensi meningkatkan biaya distribusi yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang yang diterima masyarakat.
Ia mengusulkan untuk jangka pendek, mekanisme penggunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi juga dinilai perlu diperkuat dari sisi pengawasan agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi.
Sedangkan untuk jangka panjang, perbaikan diperlukan pada seluruh rantai distribusi, mulai dari Pertamina ke SPBU hingga dari SPBU kepada masyarakat.
Ia juga mengusulkan adanya pengaturan antrean yang lebih jelas antara masyarakat umum dan pihak yang melakukan pembelian berulang untuk kebutuhan usaha, sehingga memudahkan proses identifikasi dan pengawasan.
“Selain itu integritas pegawai SPBU-nya diperkuat lagi agar tidak ada main mata,” tegasnya. (Red)
